Muda Senada - Bayangin, hidup di sebuah kabupaten kecil yang tenang, tiba-tiba diguncang masalah besar hanya gara-gara pajak.
Itulah yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, pada Agustus 2025. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250% bikin masyarakat langsung panas.
Buat sebagian orang kota besar, angka ini mungkin cuma statistik. Tapi buat petani yang hasil panennya makin kejar-kejaran sama harga pupuk, buat pedagang kecil yang omsetnya pas-pasan, kenaikan ini terasa kayak palu godam yang jatuh di kepala.
Masalahnya bukan sekadar angka besar. Sistem perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bikin beban pajak jadi nggak masuk akal.
Di satu wilayah bisa naik dua kali lipat, di wilayah lain bisa sampai lima kali lipat.
Jadi, kesannya kayak permainan dadu: siapa apes, dia yang kena beban paling berat. Wajar kalau warga merasa dicekik.
Di sini, Bupati Pati, alih-alih meredam keresahan, justru melempar tantangan ke publik.
Seolah-olah, protes warga itu cuma angin lalu. Katanya, jumlah demonstran nggak bakal banyak. Ini kayak bilang ke warga: “Ya udah, coba aja kalau berani.”
Dan hasilnya? Warga jawab tantangan itu dengan cara paling jelas: turun ke jalan dalam jumlah besar.
Dari prediksi ribuan orang, massa yang hadir membludak sampai lebih dari 100 ribu. Kota tiba-tiba jadi lautan manusia. Dari situlah, urusan pajak berubah jadi urusan martabat.
Massa, Martabat, dan Ledakan Politik
Demo besar-besaran itu bukan lagi tentang tarif PBB semata. Rakyat Pati merasa harga dirinya dilecehkan.
Mereka datang bukan hanya untuk menolak aturan, tapi untuk menunjukkan kalau suara mereka nggak bisa dianggap enteng.
Di titik itu, pajak hanyalah alasan formal. Sebenarnya, luka batin jauh lebih dalam.
Ketika massa meledak, bupati akhirnya buru-buru mencabut aturan PBB. Harapannya, kerumunan bakal bubar.
Tapi sayangnya, itu sudah telat. Luka batin nggak bisa sembuh hanya dengan tanda tangan di kertas.
Orang-orang sudah terlanjur merasa diremehkan. Mereka sudah capek dianggap sekadar objek kebijakan, bukan subjek yang punya hak didengar.
Sekarang posisi bupati serba salah. Kalau dia bertahan, krisis legitimasi makin parah.
Kalau dia mundur, karier politiknya mungkin tamat, tapi setidaknya bisa menyelamatkan sedikit wibawa.
Kalau dimakzulkan DPRD, ya jelas lebih memalukan.
Dan faktanya, DPRD sudah mulai jalan dengan pansus pemakzulan. Partai pun pelan-pelan mulai jaga jarak, kayak teman nongkrong yang tiba-tiba pura-pura sibuk pas lo lagi kena masalah.
Fenomena ini ngasih pelajaran penting: massa bisa digerakkan bukan hanya oleh ketidakadilan ekonomi, tapi juga oleh sentuhan emosional.
Sekali harga diri mereka disinggung, gelombang protes bisa meledak tanpa bisa dihentikan.
Refleksi
Kalau dilihat lebih jernih, drama di Pati ini bikin kita sadar bahwa politik itu bukan cuma urusan regulasi atau anggaran.
Politik juga soal perasaan, soal kehormatan. Warga rela turun ke jalan karena merasa martabatnya diinjak.
Pajak hanyalah percikan, sementara bahan bakarnya adalah kesombongan pemimpin yang gagal membaca situasi.
Revolusi nggak selalu butuh senjata atau ideologi besar. Kadang, revolusi lahir dari rasa kesal yang menumpuk.
Kasus Pati menunjukkan betapa cepatnya kekecewaan bisa berubah jadi perlawanan.
Ini jadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah kursi kosong yang gampang diguncang.
Pelajaran paling jelas: kepemimpinan itu bukan tentang unjuk kuasa, tapi tentang kemampuan mendengar.
Lo bisa punya jabatan tinggi, dukungan partai, dan legitimasi hukum, tapi tanpa kepekaan terhadap rakyat, semua itu rapuh.
Begitu masyarakat merasa ditinggalkan, mereka akan cari cara buat bersuara, bahkan kalau harus lewat jalan revolusi.
Di era sekarang, solidaritas rakyat semakin mudah terbentuk. Media sosial mempercepat penyebaran cerita, memviralkan rasa sakit hati, dan memperkuat gerakan.
Gaya kepemimpinan arogan jelas nggak laku lagi. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang rendah hati, terbuka, dan mampu menaruh rakyat sebagai pusat keputusan.
Penutup
Pati adalah contoh nyata bahwa revolusi bisa lahir dari hal yang kelihatan “sepele”.
Tapi di balik isu pajak, ada persoalan lebih dalam: soal martabat, soal cara diperlakukan.
Wacana revolusi ini bukan cuma kisah lokal. Ini alarm nasional yang bilang: jangan pernah remehkan rakyat.
Kepemimpinan sejati itu bukan unjuk kuasa, tapi unjuk empati. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang selalu punya kata terakhir.
—
Kredit: Youtube MALAKA
0 Comments